Ekonomi Indonesia di Era Jokowi-JK
Written
by Argopandoyo
Tri Hanggono
Perkembangan ekonomi pada era Presiden
Joko Widodo di pertengahan tahun 2015 mulai kian terasa tantangannya. Banyak
media yang seolah mengungkapkan kebenaran, namun ternyata hanya mengungkapkan
sisi lokal yang sesungguhnya masih membutuhkan pemaparan lebih lagi dalam
memberi jawaban kondisi yang tepat, mengenai perekonomian di negara yang baru
menapaki usia ke-70 tahun.
Pada sebuah kesempatan bersama beberapa
wartawan lain, Radio Pelita Kasih berkesempatan untuk berbincang ringan seputar
perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya ekonomi Indonesia di era Jokowi.
Perbincangan santai itu dilakukan bersama seorang pemerhati sosial ekonomi di
Indonesia, Tjahjadi Nugraha. Membuka pembicaraannya, menurut Tjahjadi, pada
masa pasca perang dingin ini, kekuatan kapitalisme global tak lagi terbendung.
Dengan melihat kondisi demikian, Tjahjadi menyadarkan semua untuk memahami
bahwa perekonomian suatu bangsa tidak bisa lepas dari perekonomian negara
lainnya. Ini menyiratkan bahwa kemajuan dan kemunduran perekonomian sebuah
negara selalu dipengaruhi perkembangan perekonomian global. Dan ekonomi global
saat ini sedang mencari suatu titik keseimbangan. “Ini yang namanya krisis,”
begitu ungkap Tjahjadi menjelaskan kondisi pencarian titik keseimbangan itu.
Tjahjadi yang juga seorang pengusaha pada
kesempatan itu mengatakan bila Indonesia mengalami pelemahan rupiah, maka
hal itu sebagai dampak dari krisis dunia. Penyataan itu mengingatkan kita
bagaimana dalam beberapa waktu sebelumnya negara Yunani dinyatakan bangkrut,
dan negara Tiongkok yang melakukan devaluasi Yuan, atau Rupee India yang terus
mengalami ancaman keterpurukan. Krisis Yunani yang menjalar dari negara ke
negara, menunjukan bagaimana keterikatan bangsa-bangsa dalam penataan
ekonominya. Pergolakan antar negara dan antar warga dalam sebuah negara di
negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara juga negara Ukraina di Eropa, juga
dua Korea yang sempat saling serang, ternyata juga menjadi dinamika
perekembangan ekonomi global. Kondisi ini tidak bisa menutupi perkembangan
perekonomian sebuah negara yang memiliki ketergantungan pada perkembangan
ekonomi negara-negara lain yang saling mengikatkan perekonomian negaranya.
Keterikatan yang berjalan itu kian
memperlihatkan bentuk saling ketergantungan yang bukan membangun peradaban,
namun justeru membawa keterpurukan peradaban bersama. Indonesia yang menjadi
negara yang ada dalam kesepakatan saling ketergantungan itu, harus merasakan
dampak yang ditimbulkan setiap kali gejolak ekonomi di bumi ini. Gejolak
ekonomi sebuah negara yang memiliki ikatan yang sama dengan Indonesia, tentunya
memberikan dampak bagi Indonesia pada akhirnya. Buakan itu saja, bersama
negara-negara sekawasannya, negara-negara ASEAN, Indonesia tidak bisa
menghindari kemerosotan nilai tukar terhadap dollar Amerika
Serikat. “Dollar memang sempat mencapai 14 (ribu rupiah-Red),”
begitu Tjahjadi membenarkan. “Tapi kalau 14 itu sama-sama dirasakan di seluruh
dunia...,” masih Tjahjadi melanjutkan, “itu ‘kan bukan krisis (di Indonesia
saja)...,” tambahnya lagi. Tjahjadi mengatakan, krisis dunia kali ini sedang
bergulir namun masih bisa diimbangi sikap bijak Indonesia.
Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di
kawasan ASEAN, keterpurukan ekonomi dunia yang bukan hanya dirasakan dua negara
terluas wilayahnya di kawasan, yaitu Indonesia dan Malaysia. Filipina,
Thailand, Camboja, Myanmar, Vietnam, Laos,dan Timor leste, serta Brunei bahkan
juga Singapura, yang dikenal dengan kestabilan ekonominya di kawasan ASEAN,
juga mengalami keterpurukan yang sama. Namun ukuran wilayah dan penduduk sangat
mempengaruhi masing-masing lokal negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua
negara yang paling merasakan dampak peredaran mata uang dolar Amerika Serikat terhadap
masing-masing mata uang negara-negara kawasan. Namun demikian beberapa media di
Asia dan internasional masih melihat bahwa investor dunia masih mencermati
Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang belum berada di tingkat kepanikan
keuangan, sekali pun sebagai negara yang terpapar dampak krisis Yunani.
Ketenangan masing-masing negara
terindikasi karena langkah-langka beberapa negara dia Asia, selain juga masih
adanya cadangan devisa yang cukup guna mempertahankan mata uang masing-masing.
Sebagai catatan, pelemahan mata uang di Indonesia dan Malaysia saat ini, bagi
masa depan Indonesia tidak memiliki risiko yang lebih besar ketimbang Malaysia,
yang masih memiliki tingkat utang dolar AS yang jauh lebih tinggi. Tidak heran
bila Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan
mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Menkeu juga
mengatakan bahwa seluruh indikator makro menunjukkan belum ada tanda-tanda
yanga mengarah pada krisis seperti ketika dunia mengalami krisis finansial di
tahun 1998. Kerja keras yang tampak lai ini adalah usaha-usaha bagaimana
Indonesia bisa menghindari krisis-krisis yang pasti akan terus datang dan pergi
dalam perputaran perekonomian dunia.
Tjahjadi juga mengingatkan, bahwa
keterpurukan finansial kali ini sebagai akibat politik keuangan Amerika
Serikat, khususnya Federal Reserve Bank yang biasa disebut The Fed. Mata uang
Amerika Serikat itu digambarkan Tjahjadi sebagai waduk. “Waduk itu diatur oleh
pengendalinya,”kembali Tjahjadi menjelaskan. Naik turunnya suku bunga uang
Amerika menurut Tjahjadi dikendalikan oleh The Fed. “Kalau diturunkan dia
mengalir keluar,” papar Tjahjadi. “Kalau dinaikan dia mengalir masuk,”
lanjutnya menjelaskan. Bagi Tjahjadi, krisis yang berlangsung ini adalah masalah
suku bunga yang adalah masalah kemampuan ekonomi Amerika. Amerika yang merasa
terdesak dalam pengendalian suku bunganya, tentunya akan langsung menaikan suku
bunganya. “Dinaikan 2,5% saja, semua kembali ke sana dolarnya,” begitu Tjahjadi
menjelsakan peredaran mata uang dolar yang tidak berimbang, hingga
mengakibatkan krisis global.
Namun demikian, bagi Tjahjadi, semua orang
harus mengakui bahwa basis internal ekonomi Indonesia saat ini masih rapuh.
Indonesia yang seharusnya tidak mengalami, namun beberapa kali harus mengalami
krisis ekonomi. Hal ini menurut Tjahjadi karena Indonesia sebagai negara yang
terikat dengan perjanjian terbuka dengan blok Barat sejak tahun 1967. “Kaki
kita terikat sejak 67,” demikian Tjahjadi memberikan kiasan keberadaan Indonesia
pada masa itu. Tjahjadi yang juga seorang pendeta itu mengatakan, bahwa
Indonesia pada awal kekuasaan Presiden Suharto menyerahkan dirinya untuk diikat
saat ditandatanganinya undang-undang Penanaman Modal Asing atau PMA, di kota
Viena. Ikatan itu dimulai dengan pemberian PMA dengan insentif yang membuat
Indonesia terikat oleh ekonomi sistem pasar. “Ini akibat,” demikian Tjahjadi
mengatakan. Ia memberi gambaran berkali-kalinya Indonesia mengalami krisis
sebagai akibat.
Indonesia digambarkan Tjahjadi sebagai
manusia yang tangan, kaki, bahkan perutnya terikat sejak lama diikat. Danuntuk
melepaskan ikatan-ikatan tersebut, Indonesia tidak diperhadapkan oleh situasi
yang tidak mudah. “Apalagi kaki tangan yang tukang mengikat itu ada di
Indonesia,” Tjahjadi mengangkat kesadaran tentang banyaknya pro asing yang
sekaligus juga tantangan bagi Jokowi. Dan tugas pemerintah saat ini dan ke
depan adalah mencari cara melepaskan ikatan yang ada. Hal ini bertujuan
sebagai usaha-usaha melepaskan ikatan Global yang masih mungkin menyeret negeri
ini kembali dalam situasi krisis yang sama di waktu mendatang. Cita cita Tri
Sakti yang menjadi dasar Nawacita Jokowi tentunya harus terus diperjuangkan,
agar keinginan Jokowi JK bersama Kabinet Kerjanya dapat membawa Indonesia mewujudkan
Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat di Politik, mandiri di ekonomi dan
berkepribadian bangsa.
Beberapa kebijakan yang telah
dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perbaikan ekonomi antara lain:
Di bidang
perdagangan, pemerintah telah meluncurkan Indonesia National Single Window
(INSW) yang diperbarui, sehingga siapa pun dapat memantau keluar-masuk barang
ekspor-impor melalui satu sistem. Dengan demikian akurasi data dan informasi
kepabeanan dapat dipertanggung-jawabkan dengan transparan atau dapat diakses
oleh semua pihak yang berkepentingan.
Semua
perizinan, dokumen, data, dan informasi lain yang diperlukan dalam pelayanan
dan pengawasan kegiatan ekspor impor dan distribusi kini sudah harus dilakukan
melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW). Melalui INSW, tidak akan ada
lagi proses birokrasi yang dilakukan secara manual dan tatap muka yang
selama ini menjadi hambatan kelancaran arus barang, bahkan membuat distorsi
yang membebani daya saing industri dan melemahkan daya beli konsumen.
Menurut
Menko Perekonomian Darmin Nasution, INSW adalah wujud nyata pelayanan birokrasi
modern yang dalam waktu singkat dapat melaksanakan kebijakan deregulasi dan
debirokratisasi yang diumumkan Presiden pada tanggal 9 September 2015. Portal
ini mengintegrasikan semua pelayanan perizinan ekspor/impor secara elektronik
pada 15 Kementerian/Lembaga yang meliputi 18 Unit Perizinan.
“INSW
merupakan salah satu bentuk fasilitasi perdagangan yang saat ini memegang peran
kunci, tidak saja dalam mendukung kelancaran perdagangan intra ASEAN dan cross
border trade Indonesia dengan negara lain, tetapi juga sebagai bentuk
reformasi birokrasi dalam pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor,
kepabeanan, dan kepelabuhanan,” ujar Darmin.
Dengan
pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik, INSW
diharapkan dapat meningkatkan kepastian usaha dan efisiensi dalam kegiatan
ekspor, kebutuhan industri dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan
negara dari kegiatan perdagangan internasional.
Di bidang
energi, pemerintah telah menurunkan harga solar sebesar Rp 200 pada Oktober
2015 ini. Selain itu, pemerintah juga mendorong nelayan untuk beralih dari
penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Pemerintah juga memberi
diskon tarif listrik bagi industri antara jam 23.00-08.00 WIB.
Di bidang
perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat,
terutama golongan kelas menengah-bawah untuk mendapatkan akses ke sistem
perbankan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah,
yakni 12 persen. Tak cuma itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang terlibat dalam
produksi untuk produk ekspor, pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman
atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat
bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada perusahaan padat karya
dan rawan PHK.
Untuk
menarik investor, terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah
memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3
jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa
langsung melakukan kegiatan investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat
investasi ini adalah mereka yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100
miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000
(seribu) orang.
Di bidang
fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh)
badan mulai dari 10 hingga 100 persen untuk jangka waktu 5-10 tahun (tax
holiday). Persyaratan penerima tax holiday adalah wajib pajak baru
yang berstatus badan hukum, membangun industri pionir dengan rencana investasi
minimal Rp 1 triliun, rasio utang terhadap ekuitas (debt equity ratio)
1:4, serta mengendapkan dana di perbankan nasional minimal 10 persen dari total
rencana investasi hingga realisasi proyek.
Yang disebut
industri pionir meliputi industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia
dasar organik, industri permesinan, industri pengolahan berbasis pertanian,
kehutanan dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi,
transportasi kelautan, industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan
infrastruktur.
Insentif
fiskal lainnya yang ditawarkan pemerintah adalah pengurangan penghasilan netto
sebesar 5 persen setahun selama enam tahun sebagai dasar pengenaan PPh badan (tax
allowance). Fasilitas ini berbeda dengan tax holiday karena tidak
mengurangi tarif PPh badan sebesar 25 persen, tetapi mengurangi penghasilan kena
pajak maksimal 30 persen selama enam tahun. Tax allowance juga
memperhitungkan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pemberian tambahan
jangka waktu kompensasi kerugian, serta mengurangi 10 persen tarif PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak di luar negeri.
Pada sektor
perburuhan, kebijakan untuk menerapkan formula pada penghitungan Upah Minimum
juga disambut baik karena memberikan kepastian, baik kepada pengusaha maupun
buruh, tentang kenaikan upah yang bakal diterima buruh setiap tahun dengan
besaran yang terukur.
Beberapa
contoh deregulasi yang telah dilakukan itu menunjukkan konsistensi pemerintah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya penyederhanaan
peraturan dan perizinan, kemudahan berinvestasi, serta mendorong daya saing
industri. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan
kegiatan produktif dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang pro
rakyat. Bersama-sama BI dan Otoritas jasa Keuangan, pemerintah bekerja dan
hadir untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Kementerian
Koordinator Perekonomian sendiri sudah mengalami pergantian pimpinan selama
masa satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Darmin Nasution baru menjabat sebagai
Menko Bidang Perekonomian pada 12 Agustus 2015 menggantikan Sofyan Djalil yang
bergeser posisi menjadi Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala Bappenas.
Tanggapan Masyarakat di Era
Jokowi-JK
1. Kehidupan
ekonomi masyarakat menengah akibat kebijakan ekonomi Jokowi - JK sudah tidak
bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan dan malah sebagian dari
mereka harus membongkar tabungan mereka untuk menutupi berbagai tagihan kartu
kredit, tagihan kredit rumah, tagihan kredit kendaraan bermotor, akibat
pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan
bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan
anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat
tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600
ribu.
2. Sedangkan
masyarakat bawah mengatakan akibat pemerintahan Jokowi, penghasilan mereka
menurun hingga 30 persen seperti tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek,
sopir taksi, dan sopir angkot akibat berkurang konsumen mereka dan mahalnya
produk dan jasa yang mereka jual.
3. Sementara
bagi kelas masyarakat bawah seperti buruh pabrik, UMR mereka sudah makin
tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi
buruh makin mahal dan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak
keluarga buruh untuk mengatur pendapatan mereka lebih banyak mengkomsumsi nasi
dengan lauknya indomie.
4. Terkait
masalah hukum selama Jokowi - JK memerintah menurut masyarakat banyak
kekacauaan hukum dan ketidaktegasan Jokowi dalam masalah hukum dan merusak
hukum tata negara
5. Menurut
masyarakat, keamanan sudah makin tidak kondusif dengan banyak-nya aksi begal di
berbagai kota dan desa di Indonesia
6. Dalam hal
politik luar negeri, Jokowi sangat lemah posisinya dan penakut serta tunduk
pada Australia. Politik dalam negeri Jokowi-JK hanya membuat perpecahan di
tubuh parpol untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak di parlemen, tetapi
menurut masyarakat itu percuma saja malah akan makin membuat Jokowi sebagai
boneka saja.
7. Pendapat
masyarakat jika Jokowi-JK tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanye.
8. Jokowi-JK
sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan seperti
Presiden.
9.
Masyarakat mengatakan bahwa sudah tidak layak Jokowi memimpin Indonesia dan
jika diteruskan maka ekonomi masyarakat semakin sulit.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar